Jakarta, (29/6). Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, menunjukkan berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan institusi kepolisian mulai dirasakan oleh publik.

"Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi institusi penegak hukum. Peningkatan hingga 82,4 persen ini patut diapresiasi karena menunjukkan masyarakat melihat adanya perbaikan dalam pelayanan, profesionalitas, dan kinerja kepolisian," ujar anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo,  dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja Polri Triwulan II Tahun 2026, yang dilakukan Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di level 76,2%.

"Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi institusi penegak hukum. Peningkatan hingga 82,4 persen ini patut diapresiasi karena menunjukkan masyarakat melihat adanya perbaikan dalam pelayanan, profesionalitas, dan kinerja kepolisian," kata Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah berbagai tantangan sosial serta perkembangan teknologi turut berkontribusi terhadap meningkatnya persepsi positif publik.

Dinilai juga oleh Legislator NasDem dari Dapil Sulsel I ini, kehadiran aparat kepolisian yang semakin responsif serta peningkatan kualitas pelayanan di berbagai satuan kerja menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, diingatkan oleh Rudianto, agar Polri tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.

Menurutnya, meningkatnya kepercayaan publik harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas.

"Kepercayaan masyarakat dibangun melalui kerja nyata. Karena itu, Polri harus terus menjaga profesionalisme, memperkuat integritas personel, dan memastikan pelayanan publik semakin cepat, transparan, serta humanis," ujarnya.

Sebagai mitra kerja Polri di DPR RI, ditegaskan Rudianto, bahwa Komisi III akan terus mendukung berbagai program reformasi di tubuh Polri, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan.

"Kepercayaan publik tidak diperoleh secara instan dan bisa hilang dalam waktu singkat apabila tidak dijaga. Karena itu, Polri harus terus hadir sebagai institusi yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat dalam memberikan rasa aman dan penegakan hukum yang berkeadilan," katanya.

Survei Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja Polri Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan Litbang Kompas pada 9-18 April 2026, dengan melibatkan 1.200 responden. Hasilnya dipublikasikan melalui Harian Kompas pada 26 Juni 2026.

Selain mencatat kenaikan tingkat kepercayaan publik menjadi 82,4%, survei tersebut juga menunjukkan peningkatan sejumlah indikator penilaian terhadap Polri.

Citra positif Polri meningkat dari 64,4% pada 2025 menjadi 71,5% pada 2026. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian naik dari 65,3% menjadi 67,6%.

Di sisi lain, penilaian terhadap profesionalitas pelayanan Polri juga mengalami peningkatan. Skor profesionalitas naik dari 7,76 menjadi 8,37 berdasarkan rata-rata indeks terhadap 20 aspek pelayanan yang dirasakan responden, mulai dari pengurusan dokumen kepolisian, layanan administrasi, hingga kegiatan pengamanan dan patroli. (JHL.7)